Perguruan tinggi menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung. Banyak lulusan tidak terserap karena bidang keahlian dan hilirisasi yang belum berjalan maksimal. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Bangka Belitung, Edih Mulyadi, pada tahun 2023, sebesar 21,1 persen pengangguran di Babel berasal dari lulusan universitas. Oleh karena itu, lapangan kerja sektor formal perlu diperluas agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
baca juga: Gerebek Pasar Murah Ramadhan: Solusi Pemkot Serang Hadapi Inflasi
Upaya Penanggulangan
Edih menyarankan perlunya pendataan dan keberlanjutan pelatihan agar bonus demografi tidak berubah menjadi musibah. “Follow up kepada alumni-alumni Balai Latihan Kerja dan pemegang kartu prakerja, apakah mereka telah mendapatkan pekerjaan atau telah memiliki usaha,” tutur Edih.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung, Totok Haryanto Silitonga, menyatakan bahwa jumlah pengangguran dari perguruan tinggi tercatat paling dominan setelah lulusan SMA/SMK. Namun, jumlah lulusan yang dihasilkan belum sebanding dengan kondisi pasar tenaga kerja di lapangan. “Sektor primer di Bangka Belitung bergerak pada pertanian dan tambang. Sektor ini justru menyerap lebih banyak tenaga kerja yang bukan berasal dari perguruan tinggi,” ungkap Totok.
Pentingnya Pendidikan Lanjutan dan Kesiapan Lapangan Kerja
Totok juga menilai pentingnya pendidikan lanjutan, terutama karena Bangka Belitung masih tertinggal dalam partisipasi pendidikan tinggi. Namun, hal itu harus dibarengi dengan kesiapan lapangan kerja dan kehadiran investor agar potensi daerah bisa dikelola tidak hanya dalam bentuk barang mentah.
Kinerja Fiskal Regional
Dari sisi kinerja fiskal regional, realisasi pendapatan negara di Bangka Belitung terhitung Januari sampai 29 Februari 2024 sudah tercatat Rp 456,98 miliar (12,30 persen) yang terdiri dari Rp 30,92 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rp 426,06 miliar dari perpajakan. Sementara itu, belanja negara tercatat Rp 1,6 triliun (16,16 persen) yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 397,39 miliar dan transfer ke daerah Rp 1,2 triliun.
