Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menyetujui resolusi yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. Dalam pemungutan suara, sebanyak 142 negara memberikan dukungan, sementara 10 negara menolak dan 12 negara memilih abstain.
Resolusi ini lahir dari Deklarasi New York, hasil konferensi internasional yang digelar pada Juli lalu di markas besar PBB. Konferensi tersebut diprakarsai oleh Prancis dan Arab Saudi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya solusi dua negara yang telah lama menjadi isu utama dalam konflik Palestina-Israel.
Isi Resolusi dan Peta Jalan Solusi Dua Negara
Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerom Bonavon, menjelaskan bahwa deklarasi ini menyusun peta jalan menuju solusi dua negara. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa Palestina dapat berdiri sebagai negara merdeka yang diakui dunia internasional, berdampingan dengan Israel dalam perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Selain itu, resolusi ini juga menyoroti situasi kemanusiaan di Gaza. PBB mengecam keras serangan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur sipil. Resolusi ini menegaskan bahwa pengepungan yang menyebabkan kelaparan massal dan bencana kemanusiaan harus segera dihentikan.
Penolakan Israel dan Sekutunya
Meskipun mayoritas negara mendukung, Israel menolak resolusi tersebut. Pemerintah Israel beralasan bahwa deklarasi ini hanya menguntungkan kelompok Hamas dan tidak menyelesaikan akar konflik yang ada.
Penolakan juga datang dari Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Israel. Bahkan, beberapa negara lain turut menolak, termasuk tetangga Indonesia, Papua Nugini.
Daftar Negara Penolak Resolusi Palestina Merdeka
Selain Israel dan Amerika Serikat, terdapat beberapa negara lain yang menolak mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. Berikut di antaranya:
1. Argentina
Argentina, negara dengan populasi sekitar 47,1 juta jiwa (diproyeksikan menjadi 47,68 juta pada 2025), ikut menolak resolusi tersebut. Mayoritas penduduk Argentina memiliki keturunan Eropa penuh atau sebagian, dengan agama Katolik sebagai keyakinan dominan.
2. Uruguay
Uruguay juga termasuk negara yang menolak resolusi ini. Populasi negara tersebut diperkirakan mencapai 7 juta jiwa pada tahun 2025, dengan mayoritas penduduk berasal dari etnis mestizo atau campuran Eropa dan Guarani. Secara demografi, Uruguay dikenal sebagai negara yang masyarakatnya cenderung homogen dalam etnis dan budaya.
3. Paraguay
Paraguay, dengan populasi yang didominasi oleh pemeluk agama Kristen, terutama Katolik Roma (sekitar 89% dari total penduduk), juga masuk dalam daftar negara penolak. Meski memiliki kedekatan budaya dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, Paraguay tetap memilih untuk tidak mendukung resolusi Palestina merdeka.
4. Papua Nugini
Papua Nugini, yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia, menjadi salah satu negara yang mengejutkan karena turut menolak resolusi ini. Negara dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli ini memiliki masyarakat yang sangat beragam, mayoritas beragama Kristen, baik Protestan maupun Katolik.
Implikasi Politik dan Geopolitik
Keputusan Majelis Umum PBB ini semakin menegaskan bahwa dukungan internasional untuk Palestina sangat kuat. Namun, penolakan dari Israel, Amerika Serikat, serta beberapa negara lain menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih penuh tantangan.
Resolusi ini juga memperlihatkan adanya pergeseran geopolitik, di mana banyak negara dari berbagai kawasan dunia mulai bersatu untuk mendukung hak Palestina sebagai negara merdeka. Meski begitu, selama Israel dan sekutunya tetap menolak, proses realisasi dua negara kemungkinan besar akan berlangsung panjang dan rumit.
Penutup
Keputusan PBB untuk mendukung Palestina merdeka melalui Deklarasi New York menjadi momen penting dalam diplomasi internasional. Namun, dengan adanya penolakan dari beberapa negara, perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kedaulatan penuh masih harus menghadapi berbagai hambatan.
Dunia kini menantikan langkah selanjutnya: apakah resolusi ini mampu membuka jalan menuju perdamaian yang adil, atau hanya akan menjadi satu dari sekian banyak keputusan internasional yang sulit diimplementasikan.
Apakah Anda ingin saya tambahkan juga meta deskripsi 25 kata dan judul alternatif yang lebih SEO-friendly untuk kebutuhan portal berita online?
